Pengusaha Inggris Siapkan Tunai dan Staf Hadapi Brexit

TEMPO.CO, London – Para pengusaha di Inggris menjajal persiapan menghadapi darurat Brexit menjelang 40 hari negara itu keluar secara resmi dari Uni Eropa.

Baca:

Lembaga keuangan global KPMG mengatakan uji coba persiapan ini dibutuhkan agar para pengusaha mengetahui kesiapan uang tunai dan staf jika terjadi proses keluar dari Uni Eropa yang bermasalah.

“Bisnis sekarang sedang mencoba kantong udara untuk persiapan Brexit,” kata James Stewart, kepala Brexit di KPMG di Inggris seperti dilansir Reuters pada Ahad, 17 Februari 2019 waktu setempat.

Stewart melanjutkan,”Waktu menjadi barang berharga yang kami tidak lagi punya. Jadi orang – orang bersiap menghadapi potensi dampak yang segera terjadi.”

Baca:

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, sedang mengupayakan persetujuan kesepakatan Brexit di parlemen Inggris. Kesepakatan ini dibuat oleh pemerintah Inggris dan Uni Eropa mengenai ketentuan kerja sama kedua pihak pasca Brexit pada 29 Maret 2019.

May memiliki dua opsi menunda pelaksanaan Brexit atau meninggalkan Brexit tanpa ada kesepakatan yang disetujui parlemen sehingga bisa menimbulkan kekacauan.

“Setelah data ekonomi menunjukkan kinerja yang buruk, dan ketidak-pastian Brexit berlangsung berkepanjangan melebihi antisipasi publik, semangat bisnis menjadi gelap saat ini,” kata Stewart.

Baca:

KPMG mengatakan ada kemungkinan Inggris meninggalkan Brexit dengan kesepakatan yaitu sebesar 55 persen. Ada kemungkinan terjadinya Brexit tanpa kesepakatan yaitu sekitar 30 persen . Juga ada kemungkinan Brexit terjadi tanpa ada kesepakatan yaitu 15 persen.

Manajemen bank sentral Bank of England mengatakan tekanan ke ekonomi akibat Brexit yang bermasalah bisa lebih besar dari pada dampak krisis keuangan global sepuluh tahun lalu.

Para pendukung Brexit mengatakan ada kemungkinan terjadinya gangguan jangka pendek. Namun, Inggris bakal jaya dalam jangka panjang di luar sistem yang didominasi Jerman, yang terlihat tertinggal di belakang AS dan Cina.

Baca:

Pemerintah Inggris, seperti dilansir Aljazeera, masih harus meneken perjanjian forman dengan Uni Eropa mengenai kesepakatan kerja sama pasca Brexit. PM May juga masih harus menegosiasikan poin tertentu di dalam rancangan perjanjian Brexit, yang ditolak oleh partai konservatif di Inggris, yang merupakan partai pendukungnya.

Pada pekan lalu, May mengalami kekalahan di parlemen soal persetujuan kesepakatan Brexit ini. Beberapa pejabat Uni Eropa menolak untuk renegoisasi kesepakatan, yang membuat situasi menjadi semakin tak menentu. Poin itu mengenai ketentuan ‘backstop’ yaitu menciptakan sistem bea cukai yang kuat di perbatasan Irlandia Utara.